Kandidat Doktor Unissula Rekonstruksi Kisruh Pemilu

Kandidat Doktor Unissula Rekonstruksi Kisruh Pemilu

Program Dok­tor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula menyelenggarakan uji­an kualifikasi terhadap dua mahasiswa, yakni Achmad Sulchan SH MH dan Wahyu Widodo SH MH di gedung Fakultas Hukum Unissula, baru-baru ini. Achmad Sul­chan, dosen Udinus dan STIE Bank BPD Jateng mengambil judul proposal disertasi ”Rekonstruksi Penegakan Hukum terhadap Perkara Pidana Pemilu Berbasis Nilai Keadilan dan Demokratis”.

Sementara itu, Wahyu Widodo, dosen IKIP PGRI Semarang mengambil judul ”Harmonisasi Hukum Pengawasan Anggota DPR terhadap Penegakan Hu­kum di Indonesia”. Dosen penguji adalah Prof Dr Gunarto, Prof Dr Sri Sumarwani, dan Prof Dr Teguh Prasetyo.

Menurut Sulchan, dalam pe­nye­lenggaraan pemilu secara langsung tiap lima tahun di In­do­nesia pada era reformasi, 1999, 2004, dan 2009 sering terjadi perkara pidana pemilu yang dilakukan oleh pribadi, kelompok pendukung, ataupun simpatisan partai, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden.

Di sisi lain, kata dia, upaya pe­ne­gakan hukum dalam rangka penerapan Undang-Undang Pe­milu untuk penyelesaian konflik atau pelanggaran peraturan tersebut kurang dapat diandalkan karena adanya dualisme peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu dan yang diatur dalam KUHP.

Nuansa Politik

Menurut dia, kondisi itu me­nimbulkan kesimpangsiuran penafsiran hukum terhadap peraturan yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran. Kadang-kadang pihak penguasa (penegak hukum) berkesan enggan menerapkan hukum itu secara sungguh-sungguh. Belum lagi perkara pelanggaran pemilu yang lebih bernuansa politik.

”Akibatnya, tiap tahap peme­riksaan, dari penyelidikan, penyi­dikan, hingga tahap penuntutan tidak dapat dielakkan dari intervensi kekuatan politik.”

Karena itu, pihak-pihak yang dirugikan kepentingan politiknya dan proses penegakan hukum pelanggaran pemilu tidak sebagaimana mestinya terdorong untuk menempuh jalan pintas. Akibat lain, lanjutnya, penyelesaian konflik kepentingan antarpartai sebagaimana sering terjadi tiap pemilihan umum, banyak tergantung kepada political will ke­kuasaan dominan.

Prof Teguh Prasetyo memberi­kan apresiasi pengambilan tema tersebut mengingat konflik pe­milu di Indonesia sering terjadi se­hingga dibutuhkan metode yang pas agar konflik itu bisa diselesaikan secara adil dan tidak berlarut-larut yang akhirnya merugikan kepentingan rakyat kecil. Sementara Prof Gunarto memberikan masukan agar calon promovendus memperdalam penelitian sehingga mampu merekonstruksi perundang-undangan pemilu supaya segala permasalahan pemilu dapat diselesaikan secara profesional. Rekonstruksi tersebut akan sangat bijak bila disertai dengan semangat menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa.

 
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.