Candidat Doktor Unissula Teliti Potensi Landas Kontinen

Candidat Doktor Unissula Teliti Potensi Landas Kontinen

“Potensi kekayaan di laut maupun di dasar laut dan tanah di bawahnya yang disebut sebagai landas kontinen perlu pengaturan lebih lanjut, baik melalui hukum internasional maupun hukum nasional.” Demikian ungkap Drs Munsharif Abdul Chalim SH MH dalam ujian kualifikasi di Program Doktor Ilmu Hukum Unissula (4/9) dengan penguji Ketua Program Prof Dr Gunarto, Sekretaris Program Prof Dr Sri Sumarwani dan Dr Mustaghfirin.

Tidak tegasnya pengaturan landas kontinen acap kali menimbulkan persengketaan antar negara dan bahkan hilangnya pulau pulau hingga eksploitasi kekayaan sumber daya alam oleh negara lain yang sangat merugikan bagi kedaulatan maupun kesejahteraan suatu negara.

Masih menurut Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula tersebut Kita tidak dapat memungkiri bahwa pembangunan hukum di Indonesia khususnya dalam pembangunan materi hukumnya (legal substance) sampai dengan saat ini masih jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat”.

Untuk itu dibutuhkan harmonisasi hukum nasional terhadap hukum internasional agar dapat mewujudkan keserasian, keseimbangan, dan konsistensi dalam sistem perundang-undangan nasional yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Selama tidak ada doktrin yang mencakup semua fakta, ada kemungkinan bahwa kontroversi hukum internasional dengan hukum nasional akan berlanjut, di mana dalam prakteknya supremasi hukum internasional dengan hukum nasional dalam masalah sistem hukum akan tetap ada.”

“Indonesia dalam beberapa kasus termasuk fihak yang dirugikan dalam sengketa landas kontinen misalnya eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, terumbu karang dan pencurian ikan hingga lepasnya beberapa pulau seperti Sipadan dan Ligitan ke negara tetangga”.

Sementara itu ketua penguji Prof Gunarto mengingatkan pentingnya mengkritisi ratifikasi konvensi PBB 1982 serta konvensi konvensi lain yang dianut oleh berbagai negara yang menjadi penyebab perbedaan persepsi dan prinsip hukumnya. Sehingga harmonisasi hukum yang dimaksud bisa memberikan manfaat dan berdaya guna. Ia juga mengingatkan pentingnya makna dari hukum itu sendiri yang harus menjunjung keadilan terlebih dalam hubungan internasional yang menyangkut kedaulatan negara.

Gambar: Drs Munsyarif Abdul Chalim SH MH (kiri) diuji oleh Prof Sri Sumarwani, Prof Gunarto, dan Dr Mustaghfirin dalam ujian kualifikasi di Program Doktor Ilmu Hukum Unissula (4/9).

 

 
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.