Kandidat Doktor Unissula Desak Perlindungan Cagar Budaya

Kandidat Doktor Unissula Desak Perlindungan Cagar Budaya


 

“Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki potensi budaya dan warisan budaya (heritage) yang tidak ternilai harganya. Sehingga sangat relevan apabila membicarakan hal itu dalam konteks pembanguan daerah maupun pembangunan nasional”demikian ungkap Ir H Sunardi MPi MH saat memaparkan presentasi rekonstruksi hukum pengelolaan benda cagar budaya sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah  dalam ujian kualifikasi di Program Doktor Ilmu Hukum Unissula (18/7).

Menurutnya salah satu hal yang dapat mendukung pembangunan daerah maupun nasional adalah menjadikan benda cagar budaya sebagai tujuan pariwisata yang menarik. Karena benda cagar budaya memiliki sifat-sifat unik, langka serta tidak dapat diperbaharui dan tidak bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang sama serta yang sangat penting adalah kesemuanya merupakan fakta aktifitas manusia pada masa lampau.

Demikian besarnya peranan cagar budaya dalam dunia kepariwisataan di Indonesia, sehingga pemerintah menganggap perlu mengatur cagar budaya melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kepariwisataan.  Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 telah menyerahkan sebagian urusan di bidang kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah menyerahkan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk lebih berhasilnya tujuan dari pengelolaan cagar budaya dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah tentunya dibutuhkan pengaturan ulang atau rekonstruksi hukum yang lebih memberdayakan sekaligus menjaga potensi cagar budaya tersebut.

Ia menambahkan potensi wisata cagar budaya tiap daerah berbeda beda misalnya saja di  Kabupaten Kudus yang dikenal sebagai kota Wali terdapat  tidak kurang  78 benda cagar budaya.

Prof Dr Gunarto ketua Program Doktor Ilmu Hukum Unissula yang juga penguji pada kesempatan tersebut sangat mendukung penelitian itu  mengingat optimalisasi dan konservasi benda benda cagar budaya hendaknya bisa dilakukan secara bersama sama sehingga mampu memberikan efek kesejahteraan dan perlindungan yang maksimal. Bahkan ia berharap penelitian tersebut menjadi pemacu bagi pemda untuk segera membuat perda yang mengatur cagar budaya tersebut.  Penguji lain pada kesempatan tersebut adalah  Prof Dr Sri Sumarwani SH MH dan Dr Suparnyo SH MS.

Gambar: Ir H Sunardi MPi MH (kiri) menerima SK Kandidat Doktor dari Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Unissula Prof Dr Gunarto  yang juga disaksikan oleh sekretaris program doktor, Prof Dr Sri Sumarwani

 

 
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.